UwaisNews.Com – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mempercepat konsolidasi lintas sektor guna menindaklanjuti hasil Pertemuan ke-39 Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia – Papua Nugini.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan penanganan berbagai isu strategis di sepanjang 820 kilometer perbatasan darat Papua berjalan terkoordinasi dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi lintas instansi tersebut digelar sebagai bagian dari persiapan awal Indonesia yang dijadwalkan menjadi tuan rumah Pertemuan JBC ke-40 pada Oktober 2026.
“Tujuan utama kita hari ini adalah mengkonsolidasikan kegiatan JBC ini seawal mungkin, mengingat Indonesia direncanakan menjadi host. Karena itu, kita perlu mengidentifikasi isu-isu krusial sejak dini,” ujar Asisten Deputi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam, Marsma TNI Parimeng, dalam rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, kesiapan substansi hingga dukungan anggaran harus dimatangkan lebih awal agar pelaksanaan JBC ke-40 tidak terkendala, khususnya di akhir tahun anggaran.
“JBC dibentuk sebagai instrumen utama pengelolaan hubungan bilateral di kawasan perbatasan. Tujuan besarnya adalah memperkuat beranda depan negara melalui sinergi lintas sektor,” tambahnya.
Koordinasi ini bertujuan memastikan seluruh kesepakatan teknis hasil JBC ke-39 segera diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga terkait. Penyelarasan persepsi antar pemangku kepentingan dinilai krusial agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan efektif di lapangan.
Pemerintah juga memprioritaskan penguatan forum-forum teknis serta percepatan penyelesaian sejumlah isu perbatasan yang masih tertunda. Sinergi antara Kementerian Luar Negeri, TNI, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta instansi terkait lainnya menjadi kunci dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara.
Selain itu, penguatan peran kantor penghubung perbatasan serta keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan turut menjadi perhatian. Kesiapan pemerintah daerah dinilai sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perbatasan yang telah disepakati bersama.
Melalui konsolidasi lintas sektor ini, pemerintah berharap stabilitas kawasan perbatasan sekaligus kerja sama bilateral Indonesia–Papua Nugini dapat semakin kokoh dan berkelanjutan.
Sumber : MPGI /DM
Red/Irma
