UwaisNews.Com – Jakarta, 4 Agustus 2025
Presiden Republik Indonesia memimpin rapat terbatas secara virtual untuk membahas perkembangan terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara nasional. Rapat yang digelar pada Sabtu, 2 Agustus 2025, ini diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Menteri Sekretaris Negara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, serta Kepala BMKG.
Dalam laporan kepada Presiden RI, Menko Polkam menyampaikan beberapa poin penting berdasarkan pantauan Desk Karhutla Kemenko Polkam. Salah satu capaian utama yang disampaikan adalah penurunan signifikan jumlah hotspot Karhutla dalam sepekan terakhir, berdasarkan data satelit dan aplikasi Sipongi. Penurunan ini diklaim sebagai hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran lahan.
Namun, Menko BG juga menyoroti masih ditemukannya praktik legal pembakaran lahan skala kecil yang dilegalkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Dalam beberapa kasus, izin diberikan untuk membakar lahan seluas 1 hingga 2 hektar demi kepentingan pertanian rakyat. Hal ini dinilai kontraproduktif terhadap upaya nasional dalam menekan Karhutla.
Menanggapi temuan tersebut, Presiden RI memberikan instruksi tegas agar seluruh Perda yang membolehkan pembakaran lahan segera direvisi, dan mengarah pada pelarangan total pembukaan lahan dengan cara membakar. Sebagai solusinya, pemerintah akan menyediakan bantuan alat berat dan dukungan teknis kepada masyarakat agar bisa membuka lahan dengan cara yang ramah lingkungan.
Presiden juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan adanya asap lintas batas negara, serta tidak ada nota keberatan dari negara-negara tetangga atas kondisi Karhutla di Indonesia. Pemerintah terus meningkatkan kemampuan BNPB dalam mengantisipasi dan menangani bencana, khususnya Karhutla, melalui sinergi dengan TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lembaga terkait lainnya.
Untuk memperkuat pemadaman di daerah rawan, Presiden RI memerintahkan TNI dan Polri untuk menambah personel dan perlengkapan, termasuk pesawat water bombing dan alat pemadam darat.
Menutup arahannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif menjaga lingkungan dan tidak membakar hutan atau lahan secara sembarangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan unsur TNI-Polri atas kerja keras dan koordinasi terpadu dalam upaya penanggulangan Karhutla.
Melalui pernyataan resmi ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan hidup generasi masa depan.
Red/Irma
