Pontianak, UwaisNews.Com Rencana pemerintah pusat untuk kembali menggulirkan program transmigrasi ke Kalimantan Barat menuai penolakan keras. Kamis, 17 Juli 2025, ratusan tokoh dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan perwakilan adat yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu Setanah Borneo secara tegas menyatakan penolakan terhadap skema transmigrasi antarwilayah yang dianggap mengancam eksistensi masyarakat adat dan keseimbangan ekologi di Kalimantan.
Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konsolidasi akbar yang digelar di Rumah Betang Sutoyo, Pontianak. Dalam konferensi pers usai acara, Koordinator Aliansi, Hendro Ronianus, membacakan empat poin sikap resmi sebagai berikut:
- Menolak program transmigrasi dari luar Kalimantan ke Kalimantan Barat karena dianggap mengganggu harmoni sosial, budaya, dan ekologi masyarakat lokal.
- Menuntut keadilan pembangunan dari pemerintah pusat yang selama ini dinilai timpang dan memarjinalkan masyarakat Kalimantan.
- Mendesak penyelesaian masalah mendasar seperti infrastruktur yang tertinggal, pendidikan, kesehatan, listrik, dan angka kemiskinan yang tinggi di wilayah Kalbar.
- Merekomendasikan relokasi lokal (translokal) sebagai alternatif yang adil dan berpihak pada masyarakat Kalimantan sendiri.
“Transmigrasi bukan solusi bagi Kalimantan. Sejarah mencatat bahwa kebijakan ini sering memicu konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, dan marginalisasi masyarakat adat,” tegas Hendro.
🪧 Aksi Damai Massal Akan Digelar 21 Juli
Sebagai bentuk keberlanjutan gerakan, Aliansi Dayak Bersatu Setanah Borneo akan menggelar aksi damai besar-besaran pada Senin, 21 Juli 2025, di Pontianak. Ribuan massa dari organisasi pemuda, mahasiswa, dan masyarakat adat dipastikan akan turun ke jalan.
Titik kumpul aksi berada di Rumah Betang Sutoyo mulai pukul 08.00 WIB. Massa akan melakukan long march menuju Kantor Gubernur Kalbar dan DPRD Kalbar, untuk menyampaikan langsung tuntutan.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini akan digelar secara tertib, damai, dan sesuai koridor hukum, sebagai bentuk komitmen menjaga tanah leluhur dan martabat masyarakat Kalimantan.
“Ini bukan soal menolak saudara dari luar. Ini soal keadilan, tentang hak hidup kami yang kerap dikorbankan atas nama pembangunan,” tutup Hendro.
Red/Irma
