UwaisNews.Com – Sintang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang memaparkan secara komprehensif isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2027 sekaligus kondisi riil Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Paparan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Sintang, Kusmara Amijaya, saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Pemilihan (Dapil) 5, yang digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Serawai, Senin (2/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kusmara mengungkapkan bahwa terdapat empat isu strategis utama yang menjadi fokus penyelesaian Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2027 mendatang.
“Issue pertama adalah Indeks Infrastruktur Kabupaten Sintang yang masih tergolong rendah, terutama kondisi jalan mantap yang pada tahun 2025 baru mencapai sekitar 12,07 persen,” ungkapnya.
Isu kedua, lanjut Kusmara, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih bergerak lambat. Hal ini tercermin dari pendapatan per kapita Kabupaten Sintang yang baru mencapai Rp46,17 juta, masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yang berada di angka Rp52,7 juta.
“Isu ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang mengalami kenaikan, namun belum signifikan. Di sisi lain, angka stunting masih cukup tinggi, dan kasus anak putus sekolah juga relatif masih banyak,” jelasnya.
Sementara itu, isu keempat menyangkut tata kelola pemerintahan, di mana capaian nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) masih berada di bawah target. Kondisi ini, menurut Kusmara, menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi perlu terus diperkuat.
Selain memaparkan isu strategis, Kusmara juga menguraikan kondisi riil Kecamatan Serawai. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk 24.462 jiwa yang tersebar di 38 desa. Dari jumlah tersebut, baru 3 desa yang telah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF).
“Persentase rumah layak huni di Serawai mencapai 88,68 persen. Sarana pendidikan meliputi 11 PAUD, 29 SD, dan 8 SMP. Untuk layanan kesehatan terdapat 1 rumah sakit, 2 pustu, dan 15 poskesdes,” terangnya.
Namun demikian, tantangan masih cukup besar. Tingkat sanitasi baru mencapai 58,48 persen, akses air bersih 51,17 persen, dan elektrifikasi baru menjangkau 10 desa atau sekitar 26,32 persen.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Ambalau. Dengan jumlah penduduk 14.051 jiwa dan 30 desa, baru 9 desa yang berstatus ODF. Kecamatan ini memiliki 8 PAUD, 28 SD, dan 6 SMP, serta tingkat rumah layak huni sebesar 84,85 persen.
“Sanitasi di Ambalau masih di angka 48,97 persen, akses air bersih 39,89 persen, dan elektrifikasi baru menjangkau 3 desa. Untuk fasilitas kesehatan tersedia 1 puskesmas, 8 pustu, dan 3 poskesdes,” jelas Kusmara.
Menjawab berbagai tantangan tersebut, Bappeda Sintang telah menetapkan tiga program prioritas utama tahun 2027, yakni Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, serta Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman, yang didukung oleh 12 program penunjang lainnya.
Kusmara juga mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Sintang Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,939 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp261 miliar dan dana transfer Rp1,663 triliun.
“Menurunnya APBD menuntut kecamatan untuk mengarahkan desa agar memaksimalkan Dana Desa sesuai prioritas, serta mendorong pembangunan melalui sumber pendanaan alternatif, seperti CSR perusahaan, kemitraan swasta, serta program dari pemerintah pusat dan provinsi,” pungkasnya.
Sumber : Prokopim
